Hukum Keuangan Negara: Kontrol Negara Pada Holding BUMN Industri Pertahanan

Authors

Agus Darmawan
Universitas Muhammadiyah Tangerang
DOI: https://doi.org/10.62083/mmgydq74

Keywords:

Holding BUMN, Industri Pertahanan, Hukum Keuangan Negara

Synopsis

Keputusan Pemerintah membentuk Holding BUMN Industri Pertahanan (Defend ID) diharapkan akan mempercepat kemandirian teknologi dan kedaulatan negara. Selain itu juga menciptakan keseimbangan Pembangunan industry pertahanan dengan tetap memperhatikan core competencies dan prinsip dual use of technology dalam negeri yang akan meningkatkan bargaining power, koordinasi antar BUMN, dan control pemerintah yang lebih baik. Namun paradigma yang berkembang dalam masyarakat memunculkan kekhawatiran, akankah negara kehilangan kontrol atas ex-BUMN yang ketika menjadi anggota holding akan secara otomatis berubah menjadi “bukan BUMN” lagi?

Author Biography

Agus Darmawan, Universitas Muhammadiyah Tangerang

 

Dr. Agus Darmawan, SH, ST, MH, C.L.A. adalah Aparatur Sipil Negara di Kementerian BUMN dan pengajar pada Fakultas Hukum pada beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Gelar Sarjana Hukum diraih dari Universitas Airlangga Surabaya dan Sarjana Teknik Mesin dari ITS Surabaya, sedangkan gelar Magister Hukum Bisnis diperoleh dari Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Hukum diperoleh dari Universitas Padjadjaran dengan predikat Cumlaude pada 2016.

Penulis menjadi Aparatur Sipil Negara pada tahun 2001 di Kementerian Keuangan dengan beberapa jabatan yang pernah diduduki adalah Kepala Sub Divisi Pembiayaan dan Hukum Pusat Investasi Pemerintah, Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Setjen Kemenkeu, dan sejak tahun 2017 bergabung di Kementerian BUMN sebagai Kepala Sub Bagian layanan Hukum dan jabatan saat ini adalah Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara (PKPN) Ahli Madya. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN, antara lain sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) dan Sekretaris Dewan Komisaris PT Semen Baturaja Tbk.  Saat ini penulis juga tercatat sebagai Dosen Tetap dengan jabatan Lektor pada Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang.

Pelatihan terkait hukum bisnis, investasi dan keuangan negara telah didapatkan Penulis baik dari dalam dan luar negeri, serta beberapa tulisan mengenai hukum investasi, keuangan negara, dan pengelolaan BUMN telah dimuat di jurnal dan media cetak nasional.

References

A. Buku

Arifin P. Suriaatmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Gramedia, Jakarta, 1986

_______, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik, Jakarta:Rajawali Pers, 2009

Ahmad, M, Sopian S, Muhamad M, Pertanggungjawaban Pimpinan BUMN/BUMD Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Ilmiah Hukum de Jure, 2019

Appadorai, The Substance of Politics, New Delhi:Oxford University Press, 1968

Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia. Jakarta:Pradnya Paramita, 1986

Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta:Noor Komala,1962

Appadorai, The Substance of Politics, New Delhi: Oxford University Press, 1968

Bambang, U, Marimin. I, Agung P, Improving Performance of Indonesia State-Owned Enterprises Holding, Policies and Strategies, Asian Journal of Applied Sciences, 2019

Bahder Johan nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung:Penerbit Mandar Maju, 2008

CST Kansil dan Christine ST.Kansil, Hukum Tata Negara RI (1), Jakarta:Rineka Cipta, 1997

Didi Prambudi, Kini Amerika Kena Batunya, Jakarta:Gatra, 29 Oktober 2008

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Elfian Efendi, Jangan Menunggu Kapal Pecah, Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Implementation of Good Faith Principles as an Efforts to Prevent the Business Disputes, Journal of Advanced Researrch in Law and Economics, 2020

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, New York: Russel & Russel, 1961

Hughes, Owen E., Public Management and Administration –An Introduction, St. Martin’s Press Inc, New York, 1994

H.L.A. Hart, Concept of Law, Oxford:Oxford University Press, 1961

I Nyoman Tjager, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, Penerbit Kompas, Jakarta, 2004

Ikhwansyah Isis, Man S. Sastrawidjaja, dan Rahmi Yuniarti, Hukum Perusahaan Analisis Privatisasi BUMN Dalam Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bandung: Refika Aditama, 2019

Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Dasar 1945:Konstitusi Negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan, Jakarta:Universitas Indonesia, 1998

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik, Bandung:Penerbit Nuansa Cendikia, 2014

Jeremy Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, London: Printed for W. Pickering, Lincoln’s-Inn Fields and E. Wilson, Royal Exchanger, 1828

Kusnadi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000

Koentjoroningrat, Sejarah Teori Antropologi, Jakarta: UI Press, 1987

Lexy Y. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Remadja Rosda Karya, 2006

Lawrance W Freidman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A Social Science Perspective), diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009

_______, The State and The rule of Law In A Mixed Economy, London:Steven & Son, 1971

Mihai Mutascu, The effect of Government Intervention in Economy on Corruption, Eurasian Journal of Business and Economy, 2009

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum, Jakarta:Penerbit Bina Cipta, Cetakan Kedua, 1986

_______¬, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Bandung:PT. Alumni, 2002

Munir Fuady, Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta:Penerbit Kencana, 2013

Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era global, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005

Otje Salman dan Anton F Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung:PT. Alumni, 2004

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Sendi-sendi Hukum dan Tata Hukum, Bandung:Penerbit Alumni, 1982

Pramagitha, P & Sukranatha, K., Prinsip Business Judgment Rule Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Keputusan Bisnis Direksi BUMN, 2019

Petri Mäntysaari, Organising the Firm. Tehories of Commercial Law, Corporate Governance and Corporate Law, Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2012

Pandji Anoraga, BUMN, Swasta, dan Koperasi: Tiga Pelaku Ekonomi, Jakarta:Pustaka Jaya, 1995

Richard A Posner, Economic Analysis of Law, Edisi Keempat, ,Boston,Toronto,London:Little Brown and Company,1992

Robert Cooter dan Thomas Ullen, Law and Economics, Edisi Keempat, Boston, Toronto, London: Pearson Education Ltd, 2004

Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta:Penerbit Grasindo, 2013

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988

RT Sutantya, R. Hahikusuma dan Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 1995

Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara, Jakarta:Penerbit Grasindo, 2013

Rafael La Porta, Investor Protection and Corporate Governance, London:Finance Econ, 2000

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo, 2008

Sukardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (bagian kedua), Jakarta: Rajawali Pers, 1986

Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung:CV Nuansa Aulia, 2010

Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Masalah Masalah Hukum, 2015

Thomas Clarke and Douglas Branson, eds., The Sage Handbook of Corporate Governance, London, California, New Delhi, Singapore: SAGE Publications, 2012

Taylor, Charles Lewis, Why Government Grow-Measuring Public Sector Size, Sage Publications, Beverly Hills, London, New Delhi, 2002

Yuanzheng Cao dan Yingyi Qian, From Federalism, Chinese Style to Privatization, Chinese Style, Beijing:Econ Transition, 1999

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

C. Jurnal, Disertasi, Artikel Majalah/Koran dan Kamus

Arief Wibisono, Peranan Negara Dalam Mencegah dan Menangani Krisis Sistem Keuangan ,(Studi Kasus: Perananan KSSK Dalam Penetapan PT Bank Century Tbk Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik dan Penyerahan Penangananya Kepada Lembaga Penjamin Simpanan), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2013

Amich Alhumami, Kompas 17 April 2008

Blunt, Peter, Public Adminstration Reform and Management Innovation for Developing Countries, Fourth Global Forum on Reinventing Government, Marocco, Desember, 2002

Badan Kebijakan Fiskal, Lembaga Sovereign Wealth Fund (SWF) sebagai Alternatif Pembiayaan, Jakarta:Majalah Elektronik BKF edisi 26 Juni 2013

_______, Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Tahun 2010

Didi Prambudi, Kini Amerika Kena Batunya, Gatra, Jakarta, 29 Oktober 2008

Dirk Willem te Velde dan Michael Warner, Use of subsidies by Development Finance Institutions in the infrastructure sector, Washington:Overseas Development Institute, 2006

Erman Rajagukguk, Hukum Ekonomi Indonesia memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial (Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003), Buku 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 2004

HikmahantoJuwana, Kontrak Bisnis Yang Berdimensi Publik, Jurnal Magister Hukum, Vol.2 No.1, Februari 2000

Henry Campbel Black, Black Law Dictionary, Edisi kelima, USA:West Publishing Co, 1983

Marcus Priyo Gunarto, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Meuthia Ganie Rahma, Good Governance, Jakarta Post, tanggal 26 Oktober 1999

Ronald J. Gilson&Curtis J. Milhaupt, dalam tulisannya “Controlling Interests” pada Columbia Law School Magazine – Fall, 2008

Hukum Keuangan Negara: Kontrol Negara Pada Holding BUMN Industri Pertahanan

Downloads

PDF
Buy This Book

Published

27 May 2024

Series

Buku Referensi

Categories

Copyright (c) 2024 Minhaj Pustaka

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-623-10-0520-5

Details about the available publication format: Buy This Book

Buy This Book

ISBN-13 (15)

978-623-10-0520-5

Physical Dimensions

How to Cite

Hukum Keuangan Negara: Kontrol Negara Pada Holding BUMN Industri Pertahanan. (2024). Minhaj Pustaka. https://doi.org/10.62083/mmgydq74